SOAL SKB ILMU PEMERINTAHAN

1. Bangunan negara dalam bentuk himpunan beberapa negara di mana masing-masing negara tetap berdaulat, disebut
A. negara kesatuan
B. negara serikat
C. otonomi negara-negara
D. serikat negara-negara
Jawab:
D. Benar, serikat negara-negara ialah salah satu bangunan negara yang berwujud himpunan

2. Teori asal mula negara yang mengasumsikan terbentuknya negara sebagai hasil pendudukan dan penaklukan kelompok etnis yang lebih kuat terhadap kelompok etnis yang lemah, yakni Teori
A. Kekuatan
B. Keturunan
C. Organis
D. Daluarsa
Jawab:
A. Benar, Teori Kekuatan berdasar atas perkiraan bahwa negara yang pertama yakni hasil dominasi dari kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lemah

3. Urusan pemerintahan wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintahan Daerah yakni urusan pemerintahan yang
A. berdampak luas terhadap masyarakat
B. sanggup dilaksanakan bersama
C. terkait dengan kekhasan daerah
D. berkaitan dengan pelayanan dasar
Jawab:
D. Benar, urusan pemerintah dibagi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar

4. Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 periode I (1945), sistem pemerintahan yang dianut yakni pemerintahan
A. presidensial
B. parlementer
C. campuran
D. kesatuan
Jawab:
A. Benar, pada periode I (1945) berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan yang dianut yakni sistem presidensial

5. Di dalam bahasa Inggris, istilah pemerintahan dan pemerintah bergotong-royong tidak ada perbedaan, yaitu disebut dengan kata "government" dan dalam bahasa Perancis disebut dengan kata "gouverment". Kedua istilah ini bersumber dari istilah Latin yaitu "gubernauculum" yang berarti
A. kemudi
B. kerangka
C. rumah
D. pola
Jawab:
A. Benar, gubernauculum berarti kemudi

6. Jumlah penduduk yang besar kuat terhadap lingkungan sistem pemerintahan Indonesia, yang dalam konsep sistem pemerintahan dikategorikan sebagai faktor
A. fisik
B. geografi
C. demografi
D. struktur
Jawab:
C. Benar, faktor demografis ialah cerminan jumlah penduduk yang ialah modal bagi proses pembangunan

7. Pengertian kedaulatan ke dalam dari suatu negara adalah
A. ratifikasi dunia internasional terhadap keberadaan suatu negara
B. kemampuan negara untuk mempertahankan kemerdekaan terhadap serangan negara lain
C. kekuatan suatu negara untuk memaksa tiruana penduduknya menaati peraturan perundang-undangan
D. kemampuan negara untuk mempertahankan keutuhan daerahnya terhadap serangan dari dalam negeri
Jawab:
C. Benar, kedaulatan ke dalam berarti kekuasaan negara untuk memaksa tiruana penduduk, tanpa kecuali untuk menaati peraturan perundang-undangan

8. Latar belakang munculnya teori trias politica dari Montesquieu adalah
A. tuntutan masyarakat Perancis yang menginginkan demokrasi
B. respon terhadap monopoli kekuasaan Raja Louis XIV dari Perancis
C. dampak sistem politik dari Amerika Serikat
D. tuntutan para darah biru Perancis yang menginginkan kekuasaan
Jawab:
B. Benar, trias politica dilatar belakangi oleh kondisi Perancis yang dikuasai oleh Raja Louis XIV yang sangat absolut, sehingga muncul pemikiran semoga kekuasaan dipisahkan tidak spesialuntuk dimonopoli oleh satu orang

9. Menurut Konstitusi RIS, pemerintah sanggup membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat apabila DPR dianggap tidak memenuhi pertanggung jawabanan yang didiberikan atau tidak mewakili kehendak rakyat, dan pembubaran tersebut harus diikuti dengan
A. penunjukan anggota DPR yang baru
B. pengangkatan anggota DPR oleh presiden
C. peresmian kembali anggota DPR yang lama
D. pemilihan umum untuk menentukan anggota DPR yang baru
Jawab:
D. Benar, Konstitusi RIS menganut sistem parlemeter

10. Pada hakikatnya rakyat dan negara penggalan di Indonesia pada masa diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1950, menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan, yang ditandai oleh adanya
A. Negara Pasundan menproklamirkan sebagai Negara Islam Serikat
B. Negara Jawa Timur mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahan kepada pemerintah federal
C. Dewan Konstituante menyatakan dirinya bisa menyusun konstitusi pengganti Undang-Undang Dasar 1950
D. Presiden Soekarno membubarkan pembentukan Negara Pasundan
Jawab:
B. Benar, Federalisme ternyata tidak cocok diterapkan di Indonesia pada masa pertama kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan tindakan negara penggalan Jawa Timur untuk menggabungkan diri dengan negara federal

11. Kegagalan Konstituante dalam tetapkan Undang-Undang Dasar gres sebagai pengganti UUDS 1950 disebabkan oleh
A. adanya perbedaan wacana paham kenegaraan yang akan diletakkan dalam konstitusi
B. persaingan di tubuh Konstituante untuk menduduki posisi DPR
C. pergantian sistem pemerintahan dari sistem parlementer ke presidensial
D. persaingan antara partai politik untuk memasukkan masing-masing kepentingannya
Jawab:
A. Benar, Konstituante gagal mempersatukan perperihalan antara kelompok politisi Islam dan kelompok nasionalis dalam merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru

12. Dasar pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalah
A. amanat Pancasila
B. amanat DPR
C. wewenang Presiden
D. wewenang Menteri
Jawab:
C. Benar, Lembaga Pemerintah Non-Departemen yakni tubuh pemerintah pusat yang dibuat atas wewenang Presiden

13. Pemindah alihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto bertujuan untuk
A. menjaga kestabilan pemerintah
B. mengamankan sistem Demokrasi Terpimpin
C. mengamalkan Pancasila
D. meabadikan kekuasaan elit politik
Jawab:
A. Benar, pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto pada 11 Maret 1966 bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintah

14. Ditinjau dari kiprah dan fungsi MPR menyerupai diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, MPR tidak lagi menjadi forum supreme body, tetapi menjadi Lembaga Negara yang
A. mempunyai otoritas menjatuhkan Presiden
B. tidak mempunyai wewenang apapun, spesialuntuk berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat
C. mempunyai kekuatan menjatuhkan Mahkamah Konstitusi
D. sama kedudukannya dengan Lembaga Negara lainnya
Jawab:
D. Benar, MPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, kedudukannya sejajar dengan Lembaga Negara yang lain. Sebutan Lembaga Tertinggi tidak berlaku lagi

15. Landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan Negara RI pasca Orde Baru adalah
A. Pancasila
B. Undang-Undang Dasar 1945
C. Propenas
D. GBHN
Jawab:
C. Benar, landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan Negara RI yakni Propenas

16. Asas kecermatan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan mengandung arti bahwa
A. suatu keputusan harus didukung oleh alasan dan fakta yang dijadikan dasar keputusan tersebut
B. suatu keputusan harus dipersiapkan lampau sebelum keputusan tersebut diambil
C. pejabat manajemen pemerintahan harus mengambil keputusan dengan cara yang aspiratif
D. pejabat manajemen pemerintahan wajib melindungi hak asasi individu dan golongan
Jawab:
B. Benar, asas kecermatan mengandung arti bahwa setiap keputusan harus dipersiapkan dengan cermat, untuk meminimkan resiko dan akibatnya

17. Asas tertib dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan menuntut pejabat pemerintahan untuk berperilaku dan bertindak
A. adil dan proporsional
B. selaras, serasi, dan seimbang
C. profesional, efektif dan efisien
D. aspiratif, selektif dan tidak diskriminatif
Jawab:
B. Benar, asas tertib ialah landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan

18. Pada struktur forum negara dan susunan pemerintahan pusat, terdapat forum departemen dan forum non-departemen. Hal ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan menerapkan asas
A. efektivitas
B. proporsional
C. fungsional
D. fleksibelitas
Jawab:
C. Benar, salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yakni asas fungsional (keahlian) di samping asas kedaerahan

19. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen, komposisi keanggotaan MPR terdiri dari
A. DPR, utusan golongan, dan utusan daerah
B. DPR, utusan golongan, dan unsur TNI
C. DPD dan seluruh anggota DPR
D. DPD dan seluruh anggota BPK
Jawab:
C. Benar, anggota MPR terdiri dari dua kamar, yaitu DPR dan DPD

20. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, maka anggota DPR didiberikan hak angket, yakni hak untuk
A. mengadakan penyelidikan terkena sesuatu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak wajar
B. meminta keterangan kepada pemerintah terkena kebijakan yang dijalankan pemerintah, yang dianggap tidak wajar
C. menyatakan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan, sehingga perlu dikeluarkan somasi
D. mendukung dan mendorong pelaksanaan sebuah kebijakan yang dianggap membela kepentingan rakyat
Jawab:
A. Benar, hak angket yakni hak untuk mengadakan penyelidikan terkena suatu kebijakan pemerintah

21. Kekuasaan yang masih menempel pada MPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah
A. MPR mempunyai kekuatan untuk mengubah Undang-Undang dan menjatuhkan Presiden
B. MPR sanggup memakai pengaruhnya melalui DPR dalam mengawasi dan menilai lembaga-lembaga negara lainnya
C. MPR keanggotaannya dipilih eksklusif oleh rakyat dan mempunyai legitimasi yang kuat sebagai forum perwakilan
D. MPR mempunyai kekuasaan dalam menentukan kepala negara dan membentuk kabinet
Jawab:
B. Benar, kekuasaan yang masih menempel pada MPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yakni sebagai forum perwakilan rakyat yang legitimate, meski tidak sekuat pada masa Orde Baru

22. Mahkamah Konstitusi melaksanakan koreksi atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 wacana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, yakni pasal yang menyatakan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) paling rendah diberijazah SLTP, diubah menjadi seluruh masyarakat sanggup menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsinya dalam hal
A. uji konstitusi
B. uji materi UU
C. ratifikasi UU
D. pelaksanaan UU
Jawab:
B. Benar, kasus tersebut ialah pola koreksi atas UU oleh Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai uji materi UU

23. Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kelurahan meliputi
A. agama, pemerintahan, dan pembangunan
B. agama, pemerintahan dan moneter
C. pemerintahan, pembangunan, dan keamanan
D. pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
Jawab:
D. Benar, urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kelurahan mencakup pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

24. Kabinet yang sudah habis masa jabatannya, namun masih diminta untuk meneruskan pekerjaan sehari-hari hingga kabinet gres terbentuk, disebut kabinet
A. presidensial
B. parlementer
C. demisioner
D. pembangunan
Jawab:
C. Benar, kabinet demisioner yakni kabinet yang sudah habis masa jabatannya tetapi masih diminta untuk meneruskan pekerjaannya hingga kabinet gres terbentuk

25. Perubahan kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer, yang terjadi pada masa pertama kemerdekaan dipicu oleh keluarnya Maklumat Wapres No. X, yaitu perihal
A. pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat
B. pembentukan partai-partai politik
C. pendirian negara-negara penggalan di Indonesia
D. pendirian Badan Pekerja MPR
Jawab:
B. Benar, Maklumat Wapres No. X wacana pembentukan partai-partai politik

26. Penyusunan personalia Kabinet Pembangunan pada masa pertama pemerintahan Orde Baru didasarkan pada pengalaman masing-masing menteri atau keahlian menteri, sehingga Kabinet Pembangunan disebut sebagai
A. Zaken Cabinet atau Kabinet Ahli
B. Zaken Cabinet atau Kabinet Politis
C. Regrouping Cabinet atau Kabinet Bersama
D. Reshuffle Cabinet atau Kabinet Bersatu
Jawab:
A. Benar, personalia Kabinet Ahli didasarkan oleh keahlian menteri di bidangnya atau ada pula menyebutnya kaum teknokrat

27. Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden B.J Habibie tidak bertahan lama, yakni 1 tahun 5 bulan, yang disebabkan oleh
A. presiden B.J Habibie mengundurkan diri
B. presiden B.J Habibie menolak meneruskan kabinet
C. MPR menolak pidato pertanggung jawabanan presiden B.J Habibie
D. MPR menentukan presiden gres menggantikan presiden B.J Habibie
Jawab:
C. Benar, kabinet reformasi pembangunan tidak bertahan usang lantaran MPR menolak pertangung jawabanan presiden B.J Habibie

28. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam
A. menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro dan memimpin departemen khusus
B. menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro tetapi tidak memimpin departemen
C. mengkoordinasikan pembangunan di bidang politik dan memimpin departemen khusus
D. mengkoordinasikan pembangunan di bidang aturan tetapi tidak memimpin departemen khusus
Jawab:
B. Benar, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas tidak memimpin departemen namun bertugas menyinkronkan pembangunan secara makro

29. Maksud otonomi yang konkret sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawaban, adalah
A. tempat mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sungguh-sungguh ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang
B. memberdayakan tempat termasuk meningkatkan kesejahteraan sebagai penggalan utama dari tujuan nasional
C. tempat mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus tiruana urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusat
D. mempersembahkan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi tempat dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara
Jawab:
A. Benar, konsep otonomi tempat berangkat dari pedoman rumah tangga riil dan formal. Otonomi yang dianut oleh UU No.33/2004 yakni otonomi nyata. sesuai dengan potensi daerah

30. Salah satu kewenangan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) adalah
A. merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro
B. penyiapan kader-kader pemimpin di tingkat nasional
C. koordinasi aktivitas fungsional dalam pelaksanaan kiprah Lemhanas
D. melaksanakan dan memantapkan kader pimpinan bangsa
Jawab:
A. Benar, Lembaga Ketahanan Nasional yakni Lembaga Non-Departemen yang berwenang merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional secara makro

31. Atas nama Menteri yang membina bidang perjuangan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan
A. hak guna usaha
B. hak guna pakai
C. ijin kerja bagi tenaga domestik
D. ijin prinsip eksportir
Jawab:
A. Benar, BKPM menerbitkan hak guna usaha

32. Tugas Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah
A. merencanakan dan menyelenggarakan aktivitas penelitian dan pengembangan manajemen negara
B. pelayanan info kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan kiprah LAN
C. koordinasi aktivitas fungsional dalam pelaksanaan kiprah LAN
D. pengkajian kebijakan dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pengembangan manajemen negara
Jawab:
A. Benar, Lembaga Administrasi Negara (LAN) yakni Lembaga Non-Departemen yang bertugas merencanakan dan menyelenggarakan aktivitas penelitian dan pengembangan manajemen negara

33. Tujuan pemdiberian otonomi tempat ditinjau dari segi manajemen pemerintahan adalah
A. mengikutsertakan, menyalurkan wangsit dan aspirasi rakyat
B. meningkatkan partisipasi dan menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat
C. meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah
D. melancarkan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat
Jawab:
C. Benar, ditinjau dari manajemen pemerintahan, otonomi tempat bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah

34. Desentralisasi teritorial adalah
A. pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada tempat otonom di dalam lingkungannya
B. penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
C. pelimpahan kekuasaan dari pemerintah atasan kepada bawahan untuk memperlancar pekerjaan
D. penyerahan kekuasaan untuk mengatur tempat dalam lingkungannya
Jawab:
B. Benar, desentralisasi dibedakan menjadi dua, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial menyebabkan adanya otonomi daerah

35. Legislasi ialah salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk
A. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
B. mempersembahkan pertimbangan kepada pemerintah daerah
C. membuat dan tetapkan peraturan daerah
D. mengulas kebijakan walikota
Jawab:
C. Benar, fungsi legislasi menghasilkan produk peraturan daerah

36. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 wacana Pemerintahan Daerah, Desa spesialuntuk berada di
A. provinsi
B. kota
C. kabupaten
D. kecamatan
Jawab:
C. Benar, berdasarkan UU No.22 Tahun 1999, Desa spesialuntuk berada di kabupaten

37. Rekrutmen Kepala Desa dilakukan dengan cara
A. penunjukan dari kabupaten
B. pengangkatan oleh camat
C. pemilihan oleh BPD
D. pemilihan eksklusif oleh rakyat
Jawab:
D. Benar, Kepala Desa dipilih eksklusif oleh rakyat

38. Pengelolaan tanah hak ulayat, menyerupai tanah "prabumian" di Bali, ialah kiprah dan kewenangan desa yang didasarkan pada
A. kiprah pemmenolongan
B. kiprah pelestarian
C. hak asal-usul desa
D. hak dan kewajiban desa
Jawab:
C. Benar, hak ulayat ialah pelaksanaan kiprah dan kewenangan desa yang didasarkan pada hak asal-usul desa

39. Pemecahan satu kelurahan menjadi dua kelurahan disebut
A. penggabungan
B. pemekaran
C. pembentukan
D. perekatan
Jawab:
B. Benar, pemecahan satu tempat menjadi dua disebut pemekaran

PETUNJUK: Untuk Soal Nomor 40 hingga 50 Pilihlah!
A. Jika 1) dan 2) Benar
B. Jika 1) dan 3) Benar
C. Jika 2) dan 3) Benar
D. Jika 1), 2) dan 3) Semuanya Benar

40. Hubungan intra set dan inter set pada kondisi sistem pemerintahan menggambarkan perihal
1. kewajiban
2. tanggung jawaban
3. produksi
Jawab:
Jawaban 1,2,3 benar (D). Hubungan intra set dan inter set berkaitan dengan hak, kewajiban, tanggung jawaban, wewenang, produksi, dan konsumsi

41. Unsur nilai dalam komponen sistem pemerintahan Indonesia meliputi
1. Pancasila
2. harapan negara
3. pemilihan umum
Jawab:
Jawaban 1,2 benar (A). Unsur nilai dalam komponen sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari Pancasila, harapan negara dan tujuan negara

42. Implikasi dari pemilihan Presiden dan Wapres secara eksklusif oleh rakyat, yang bukan lagi dipilih oleh MPR, maka
1. Presiden dan Wapres tidak bertanggung balasan kepada MPR
2. memperkuat konsep prosedur check and balance
3. tidak ada yang membatasi kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden
Jawab:
Jawaban 1,2 benar (A). Pemilihan secara eksklusif diantaranya yakni presiden dan wakil presiden tidak bertanggung balasan kepada MPR serta memperkuat konsep prosedur check and balance

43. Tujuan nasional penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia adalah
1. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. membuat kesejahteraan masyarakat
3. memelihara kestabilan dunia
Jawab:
Jawaban 1,2 benar (A). Tujuan nasional penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta membuat kesejahteraan masyarakat

44. Setiap sistem melaksanakan aktivitas atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Karena itu sering disebut sebagai
1. processor
2. promotor
3. transformator
Jawab:
Jawaban 1,3 benar (B). Sistem sering disebut processor atau transformator

45. Pembinaan oleh pemerintah pusat/kabupaten/kota terhadap pemerintah kelurahan antara lain dilakukan dengan cara
1. mempersembahkan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan
2. mempersembahkan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan
3. tetapkan menolongan keuangan dari pemerintah provinsi
Jawab:
Jawaban 1,2 benar (A). Pembinaan oleh pemerintah pusat/kabupaten/kota terhadap kelurahan dilakukan dengan cara mempersembahkan pedoman kerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

46. Kepala tempat dan/atau wakil kepala tempat sanggup dihentikan, apabila
1. berakhir masa jabatannya dan sudah dilantik pejabat baru
2. berhalangan tetap
3. didakwa melaksanakan tindak pidana korupsi
Jawab:
Jawaban 1,2,3 benar (D). Lihat Undang-Undang No.32 Tahun 2004, khususnya pada pasal yang mengatur Kepala Daerah

47. Tujuan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah
1. meningkatkan pemahaman masyarakat wacana segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
2. mengembangkan kondisi yang aman bagi abolisi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
3. meningkatkan pencegahan atas tindak kekerasan terhadap wanita dan pemberian hak asasi perempuan
Jawab:
Jawaban 1,2,3 benar (D). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibuat dengan tujuan melindungi kaum wanita dari kekerasan

48. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Kementrian atau Instansi yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan adalah
1. Jaksa Agung
2. Menteri Pertanian
3. Menteri Luar Negeri
Jawab:
Jawaban 1,3 benar (B). Menteri Pertanian berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian

49. Dalam sistem pemerintahan presidensial menyerupai yang dianut oleh Indonesia, Presiden tidak sanggup dijatuhkan oleh DPR. Namun demikian DPR wajib menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Hal ini mengatakan bahwa relasi antara Presiden dan DPR adalah
1. saling mengkritisi dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara
2. Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, dan berkonsultasi dengan DPR dalam tetapkan kebijakan publik
3. DPR berhak melaksanakan interpelasi terhadap kebijakan publik yang dianggap tidak wajar
Jawab:
Jawaban 1,2,3 benar (D). Hubungan antar forum negara mengacu pada prosedur check and balance

50. Kelemahan sistem pemerintahan presidensial adalah
1. logika the winner takes all dalam pemilihan presiden secara eksklusif membuat budaya non-kompromi sehingga susah membangun konsesus
2. presiden dan DPR sanggup saling membubarkan
3. pemisahan kekuasaan direktur dan legislatif cenderung mendorong konflik
Jawab:
Jawaban 1,3 benar (B). Jawaban nomor 2 ialah ciri sistem pemerintahan parlementer